Pelaksanaan otonomi daerah merupakan agenda demokratisasi yang bergulir pasca reformasi dalam mendekatkan partisipasi aktif warga negara dan pelayanan publik prima kepada masyarakat. Semangat kelahiran otonomi daerah itu sendiri salah satunya bermuara kepada keinginan daerah untuk memekarkan diri yang kemudian diatur dalam PP 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan, dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah. Dalam prakteknya, pemekaran daerah jauh lebih mendapat perhatian dibandingkan penghapusan ataupun penggabungan daerah. Dalam PP tersebut, daerah berhak mengajukan usulan pemekaran terhadap daerahnya selama telah memenuhi syarat teknis, administratif, dan fisik1 dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di wilayahnya.

Pemekaran daerah dalam tatanan pemikiran filosofis dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana termaktub di dalam ketentuan pasal 2 PP 129 Tahun 2000. Argumentasi untuk ini didasarkan atas beberapa dimensi. Pemekaran akan mempersingkat rentang kendali antara pemerintah dan masyarakat, khususnya pada wilayah-wilayah yang belum terjangkau oleh fasilitas pemerintahan yang dapat diakses oleh masyarakat secara mudah. Pemekaran daerah juga diaspirasikan untuk memperbaiki pemerataan pembangunan. Berdasarkan pengalaman di masa lalu, daerah-daerah yang terbangun hanya daerah yang berdekatan dengan ibukota pemerintahan daerah saja. Pemekaran memungkinkan sumber daya mengalir ke daerah yang masih belum berkembang. Alasan lainnya yang juga dikemukakan adalah bahwa pemekaran akan mengembangkan demokrasi lokal melalui pembagian kekuasaan pada tingkat yang lebih kecil guna mewujudkan kemandirian daerah.
Pada tataran normatif, kebijakan pemekaran daerah seharusnya ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Namun, yang terjadi, kepentingan politik sering lebih dominan dalam berbagai proses pemekaran daerah itu. Bahkan, proses pemekaran daerah tak jarang menjadi transaksi politik dan uang. Akibatnya, pelulusan daerah pemekaran sering diwarnai indikasi adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Kepentingan substantif peningkatan partisipasi, pelayanan masyarakat, efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, dan dukungan terhadap pembangunan ekonomi pun mempunyai potensi besar untuk tidak diindahkan. Pertanyaannya adalah apakah pemekaran daerah baik di tingkat Kabupaten dan Kota untuk memberikan pelayanan yang optimal pada masyarakat? Atau justru pemekaran daerah dilakukan hanya sekedar merespon aksi politik dari elit-elit tertentu?. mengacu pada hasil kajian Pusat Pengembangan Otonomi Daerah (PP OTODA) Universitas Brawijaya melakukan kajian dengan judul Efektifitas Pemekaran Wilayah di era otonomi Daerah. Hasil Penelitian di 9 daerah otonom baru ini menyimpulkan bahwa secara umum tidak ada satupun daerah DOB yang berada dalam kategori mampu meski penataan berbagai aspek pemerintahan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan telah sesuai dengan pedoman yang ada. Persoalan mendasarnya ialah karena DOB kurang mampu merumuskan dengan tepat kewenangan ataupun urusan yang akan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerah serta kebutuhan masyarakat.
Kabupaten Malang yang saat ini memiliki potensi daerah di sektor pariwisata, pertanian, perdagangan, industri, jasa dan lain-lain apakah dimungkinkan untuk di lakukan pemekaran daerah?. Untuk menjawab kompleksitas permasalahan tersebut maka harus dilakukan kajian komprehensif dan holistik mengingat bahwa dengan potensi 33 Kecamatan yang ada saat ini sebaran pembangunan menjadi tidak merata. Perihal pembangunan dan peningkatan hajat hidup bagi masyarakat di daerah Malang Selatan merupakan keharusan yang harus di dasarkan pada kebutuhan masyarakat terhadap peningkatan pembangunan, partisipasi, pelayanan publik, dan tata kelola pemerintahan yang aspiratif dalam mewujdkan kesejahteraan masayarakat di tingkat lokal.