Dinamika pelaksanaan pemerintahan daerah era Undang-undang 32 tahun 2004  diwarnai berbagai persoalan namun juga diwarnai capaian yang luar biasa terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Hal ini di tandai dengan  berbagai catatan prestasi dan inovasi pemerintahan daerah untuk peningkatan kualitas pelayanan public dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu catatan keberhasilan tersebut adalah dengan menetapkan bahwa titik berat otonomi berada di daerah kabupaten dan kota. Sudah menjadi rahasia umum bahwa setiap rezim kekuasaan yang mengendalikan pemerintahan selalu berusaha menarik kembali kearah sentralisasi.  Sejak rezim pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono telah beberapa kali dilakukan usaha sentralisasi dan nampaknya para elit politik kali ini usahanya sungguh berhasil, dengan ditandai disahkan UU No 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Dalam UU No 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan terdapat beberapa hal yang dianggap sebagai ancaman terhadap pelaksanaan otonomi daerah : pertama dalam pasal 7 ayat 1 berkaitan dengan hirarki peraturan perundang undangan, secara berurutan disebutkan terdiri dari UUD 1945, ketetapan MPR, UU/Perpu, PP, Perpres, Perda Provinsi, dan Perda Kab/kota.  Dengan kedudukan hirarki yang demikian maka Penempatan Peraturan daerah Propinsi dengan peraturan daerah kabupaten/kota secara tidak setara berimplikasi pada berlakunya asas lex superiori derogat legi inferiori Konsekwensinya bahwa perda kabupaten/kota tidak boleh bertentangan dengan perda Provinsi.  Konstruksi yang demikian bertentangan dengan konstruksi sistem pemerintahan daerah Pasal 18 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi : “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan  pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”

Dalam konteks Hirarki yang demikian maka UU 12/2011 secara yuridis mengubah titik berat otonomi pada pemerintahan Provinsi bukan lagi pada pemerintahan Kota/kabupaten. Tentu ini harus dipikir ulang sebagai konsesus nasional kembali.

Problem ancaman Kedua dalam hirarki peraturan perundang adalah dengan tidak dimasukkan Peraturan Desa tentu menjadi pertanyaan besar. Pertanyaan  besarnya adalah Apakah Perdes  Diakui sebagai Peraturan P-UU ? Apakah Perdes sudah tidak ada lagi  ? Apakah hal ini sebagai sinyal  bahwa otonomi desa lebih tidak ada lagi.

Jika memang benar UU 12/2011 ini merupakan sinyal yang paling kuat untuk melakukan sentralisasi kembali. Jika itu memang benar maka penting untuk dilakukan langkah-langkah yang salah satunya adalah Judicial Review.

MAKALAH LENGKAP HUBUNGI : ngesti78@gmail.com