Berlangsungnya Pemilihan Kepala Daerah di beberapa kota dan kabupaten di Jawa Timur pada tahun ini merupakan momentum strategis untuk melakukan perubahan, untuk menata kembali jalannya roda pemerintahan daerah menjadi yang lebih baik. Perubahan model pemilihan Kepala daerah di dapati dalam UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang di dalamnya terdapat mekanisme pemilihan Kepala Daerah secara langsung. Dengan pemilihan langsung calon Kepala Daerah dan wakilnya, pemilih memiliki pilihan untuk memilih berdasarkan paltform dan figur yang bersih dan bertanggung jawab. Secara tidak langsung kualitas pemimpin di daerah akan sangat bergantung pada pemilih.

Adanya perubahan sistem pemilihan Kepala daerah secara langsung yang sudah berlangsung beberapa kali, ternyata tidak di imbangi dengan perilaku pemilih yang mempunyai kecenderungan memandang pilkada sebagai rutinitas politik belaka, hal ini semakin di tandai bahwa minimnya partisipasi dengan menjadi pemilih yang tidak bertanggung jawab. Adapun kriteria mereka dikatakan tidak bertanggung jawab adalah pertama; mendasarkan pilihan atas pemberian atribut dan souvenir partai terlebih dengan pemberian uang, menjelang pemilihan kepala daerah banyak dijumpai pada berbagai daerah yang setiap waktu berganti cat dan atribut partai tertentu pada simbol dan perlengkapan lain seperti becak, gapura, dan kaos.
Kedua para pemilih memandang bahwa pemilihan kepala daerah di pandang sebagai hak dan kewajiban tidak untuk mencari kepemimpinan yang lebih baik. Pandangan yang demikian akhirnya hanya memunculkan gugur kewajiban atau dalam terminologi masyarakat yang penting sudah memilih.
Ketiga pemilih kita rentan terhadap konflik dan kekerasan, pemilih kita menganggap momentum pemilihan kepala daerah adalah pesta demokrasi dengan meraih kemenangan dengan cara apa saja, misalnya dari melanggar aturan lalu lintas, politik uang, percaloan dan sampai pada perbuatan yang melangar pidana.
Keempat bahwa pemilih tidak memahami sistem pemilihan kepala daerah secara langsung dan implikasi-implikasinya terhadap pilihan politiknya, banyak juga yang tidak memahami apa itu peran KPUD dan siapa calon kepala daerah yang ideal memimpin daerahnya, terlebih konsekwensi pada pemilihan langsung.

Membangun Kesadaran Pemilih
Beberapa kriteria yang dapat di bedakan pemilih yakni pertama pemilih yang berpartisipasi berdasarkan rasionalitas, pemilih yang mendasarkan diri pada ikatan emosional dan pemilih dengan sikap politik tidak memilih atau acuh tak acuh.
Menurut Mc Closky Sikap acuh atau tidak berpartisipasi dapat juga di lihat sebagai hal yang positif sebab memberikan fleksibilitas sistem politik. Ada juga alasan mengapa pemilih sekarang cenderung acuh tak acuh karena sebagian berpendapat bahwa dengan melakukan pemilihan tidak akan merubah keadaan apapun. Apakah memilih untuk tidak berpartisipasi dalam pilkada nantinya sebuah keputusan yang bijak ?
Proses pemilihan kepala daerah harusnya di pahami sebagai mekanisme konstitusional untuk perubahan kepemimpinan yang lebih baik. Pertarungan nilai-nilai demokrasi untuk memilih seorang pemimpin yang dapat di percaya rakyatnya menajdi agenda utama pemilih. Dalam pemilihan kepala daerah secara langsung, seharusnya para pemilih menjatuhkan pilihan berdasarkan platform, serta program yang ditawarkan. Para pemilih seperti ini potensial pada pemilih pemilih mengambang (floating voters). Floating voters yang setiap saat bisa berpindah, akan sangat tergantung pada keyakinan mereka terhadap program-program dan figur-figur yang bersih dan dapat di percaya. Tentunya sangat di sayangkan nantinya jika sebagian masyarakat tidak melakukan pemilihan apalagi jika terdapat kandidat yang baik akan tetapi kurang mendapat dukungan.
Bagaimanapun baiknya sistem pilkada langsung jika tidak di imbangi dengan perubahan sikap dan perilaku pemilih tentunya tidak akan memberikan perubahan yang lebih baik. Namun, untuk ini, prasyarat yang dibutuhkan adalah tingkat kesadaran kritis, yang terkait dengan tingkat pendidikan politik para pemilih. Mampukah para pemilih berlaku lebih rasional dan bertanggung jawab? setelah dipasung sekian tahun oleh pemerintahan Orde Baru, budaya politik dikembangkan perilaku yang emosional dan otoriter? sulit untuk mengharapkan agar para pemilih yang di daerah-daerah. mampu mengubah pola pengambilan keputusan politik mereka dari tidak bertanggung jawab menjadi rasional.
Tentunya dengan kondisi pemilih yang seperti ini kita berharap ada suatu pendidikan pemilih yang efektif, yang menjadi pertanyaan adalah model pendidikan pemilih seperti apa yang betul-betul bisa menjadi media bagi raising consciousness pemilih. Dengan demikian, saat mereka memilih nanti, pemilih akan betul-betul didasarkan pada pertimbangan rasional. Kebanyakan pendidikan pemilih yang diselenggarakan pada pemilu lalu cenderung bersifat informatif dan teknis, masih dalam tahap bagaimana cara memilih partai atau anggota legislatif. Belum pada tahap mengapa memilih mereka. Seyogyanya bahwa model dan pilihan pendidikan pemilih untuk pilkada nantinya, selain memberikan pengetahuan dari tidak tahu menjadi tahu sekaligus memberikan kesadaran dari tidak sadar menjadi sadar. Model pendidikan pemilih dari tidak sadar menjadi sadar akan beroutput pemilih yang bertanggung jawab.
Bangunan kesadaran pemilih yang bertanggung jawab menjadi bagian terpenting untuk menciptakan sistem politik yang demokratis dan berkesadaran. Tentu model pendidikan dengan memberikan kesadaran akan berout put pemilih yang bertanggung jawab harus menjadi komitmen bersama.
Untuk menjadi pemilih yang bertanggung jawab ada beberapa kriteria antara lain pertama : memahami sistem pemilihan kepala daerah secara langsung, pengetahuan ini akan bersifat informatif mengenai sistem Pemilihan kepala daerah secara langsung, yang terpenting adalah memberikan kesadaran untuk memilih
Kedua setiap pemilih sekaligus pemantau, setiap pemilih berkewajiban menjadi pemantau jika terjadi pelanggaran dan kecurangan pada setiap tahapan Pemilihan kepala daerah secara langsung. Pada Pemilu yang lalu pelanggaran dan kecurangan pemilu masih berharap banyak pada pengawas pemilu dan pemantau pemilu. Di masa yang akan datang jika pemilih memiliki kesadaran tinggi maka kecurangan dan pelanggaran pemilu dapat diantisipasi sendiri oleh pemilih.
Ketiga tidak menggadaikan demokrasi, Pemilih tidak menjatuhkan pilihan suaranya atas dasar uang, kaos, sarung, pengecatan becak dan lain, tetapi di dasarkan atas tujuan yang hendak dicapai oleh Kandidat Kepala daerah. Tidak memilih Calon Bupati atau walikota yang korupsi, kejahatan bidang lingkungan, kejahatan seksual, pelanggaran pidana dan memperdulikan nasib masyarakat.
Keempat Berpartisipasi dengan damai ; Mengikuti setiap tahapan Pemilihan kepala daerah secara langsung dengan damai, menghindari cara-cara kekerasan dan teror. Mengedepankan akal sehat, hati nurani, komunikatif dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul dalam Pemilihan kepala daerah secara langsung.
Dan kelima dengan melakukan pengawasan kinerja : bupati atau walikota yang terpilih Pilihannya bahwa tanggung jawab kita tidak hanya selesai setelah memberikan suara di TPS-TPS akan tetapi memberikan pengawasan terhadap kinerja terhadap bupati pilih.