Menapaki perjalanan 67 Tahun kemerdekaan bangsa Indonesia nampaknya masih meninggalkan berbagai problematika kebangsaan yang kian kompleks di tengah pusaran modernisasi dan globalisasi dalam kerangka percaturan politik baik dikancah lokal, regional, nasional, bahkan internasional. Sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat penuh atas lahirnya suatu negara bangsa (nation state)yang telah di proklamasikan pada tanggal 17 agustus 1945, bangsa Indonesia harus memiliki dasar pijakan ideologis yang kuat sebagai modal paradigmatik dalam membangun kekuatan bangsa dengan karakteristik masyarakatnya yang majemuk dan multikultural dengan semangat kebhinekaan.

Sebagai respons terhadap kondisi kenegarabangsaan yang makin menuntut kecermatan, segenap komponen kebangsaan perlu memberikan kontribusi pemikirannya yang dalam kesempatan kali ini diwadahi oleh suatu Konggres yang dinamakan Konggres Pancasila oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk merevitalisasi nilai-nilai empat Pilar kenegarabangsaan guna menjaga keindonesiaan kita. Setelah mendengarkan paparan para narasumber, diskusi-diskusi intensif selama dua hari ini, Konggres membuat simpulan dan rekomendasi sebagai berikut:
pertama Bahwa Pancasila merupakan paradigma kehidupan kenegarabangsaan sepanjang masa, maka itu mendesak untuk dilakukan evaluasi secara holistik, komprehensif dan integral terhadap konsep, konsepsi dan aplikasi serta praksis kehidupan kenegarabangsaan itu sendiri demi konsistensi dan konsekuensinya terhadap nilai-nilai Pancasila.
kedua Bahwa, Penjagaan Keindonesiaan adalah pencermatan dan rekonstruksi kejatidirian sebagai nation, dalam hubungannya dengan hegemoni konsep-konsep modern global maupun keagamaan yang sebagian penting secara de facto merupakan bentuk penjajahan baru. Oleh sebab itu keindonesiaan sebagai konsep perlu dijabarkan lebih riil dalam konsepsi- konsepsi fungsional dan struktural kenegaraan maupun secara kultural dalam konsepsi kebudayaan, pendidikan dan keilmuan sebagai prasarana kepengetahuan yang menjadi basis dan orientasi praksis kenegarabangsaan.
ketiga Bahwa, penataan kembali nilai-nilai dalam empat pilar kenegaraan memiliki keniscayaan bersumber pada nilai-nilai Pancasila maka, tafsir lebih dinamis terhadap sistem nilai Pancasila itu sendiri perlu dilakukan agar di satu sisi mampu mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai dasar keindonesiaan dan di sisi lain sanggup melakukan respons kritis dan sintetis terhadap kehadiran nilai-nilai eksternal baik dari ranah modernisasi, globalisasi maupun keagamaan.
keempat Bahwa keseriusan untuk melakukan rekonstruksi konstitusional secara kontinu agar konstitusi dan peraturan perundang-undangan makin sesuai dengan nilai-nilai Pancasila tanpa menafikan kemestian kebijakan dialogis dan dialektis terhadap perkembangan di tingkat lokal, nasional, dan global.
kelima Bahwa, Kebhineka-tunggal-ikaan sebagai konsep perlu segera ditindaklanjuti oleh konsepsi-konsepsi nyata untuk segera terjamin aplikasinya di ranah peri kehidupan kemasyarakatan dan kebangsaan sehingga negara dan bangsa sungguh-sungguh mewujudkan spirit gotongroyong sebagai nation dengan karakteristik kemajemukan.
keenam Bahwa, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)adalah prinsip final bentuk negara Indonesia, untuk itu perlu diikuti dengan pembentukan kultur Wawasan Nusantara sebagai substansi penguatan civil society yang berjiwa gotongroyong, toleransi, kekeluargaaan, musyawarah mufakat, rukun dan damai.
keenam Bahwa, gagasan Empat Pilar Kenegaraan sebagai sebuah term yang dilontarkan oleh MPR di bawah kepemimpinan H.M.Taufik Kiemas secata faktual sudah diterima oleh khalayak sedemikian rupa sehingga mempunyai kelayakan sosiolinguistik untuk dipertahankan dan dilanjutkan pemakaiannya.
ketujuh Bahwa Konggres Pancasila yang diselenggarakan MPRI RI patut dilanjutkan pada tahun-tahun mendatang sebagai tradisi kenegaraan Republik Indonesia. Kegiatan ini dalam rangka peringatan Hari Lahirnya Pancasila pada tanggal 1 Juni sebagai upaya evaluatif dan konstruktif pengkayaan dan implementasi nilai-nilai Pancasila yang dilakukan oleh berbagai elemen-elemen bangsa.kedelapan Bahwa dalam rangka pemasyarakatan dan pengkajian “Empat Pilar Kenegaraan” merekomendasikan MPR RI membuat perangkat kelembagaan guna mewadahi secara lebih spesifik segala kegiatan berupa pemikiran, kebijakan maupun implementasi dari konsep “Empat Pilar Kenegaraan”.